BPJS PBI Dimatikan, Perempuan Lagi yang Disuruh Putar Otak

Eni, 41 tahun, baru sadar awal Februari ini kalau hidup bisa makin sempit hanya karena satu status berubah jadi “nonaktif”. Bukan status WhatsApp, tapi status BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) miliknya—dan anaknya yang mengidap tumor payudara.

Ia tahu kabar itu bukan dari surat resmi atau sosialisasi pemerintah. Tapi dari obrolan ibu-ibu di sekolah. Setelah dicek di aplikasi, benar saja: seluruh keluarganya tak lagi tercatat sebagai peserta aktif. Tanpa pengumuman yang jelas, bantuan yang selama lima tahun jadi penopang kesehatan mendadak hilang.

BPJS PBI adalah skema untuk warga miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar penuh oleh negara. Penonaktifan mulai berlaku 1 Februari 2026, merujuk pada SK Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mengatur perubahan data peserta JKN berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Di atas kertas, ini soal pemutakhiran data. Di lapangan, ini soal siapa yang tiba-tiba harus membayar jutaan rupiah untuk berobat.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, sempat bilang layanan kesehatan peserta PBI tetap ditanggung pemerintah selama tiga bulan. Tapi sampai sekarang, status Eni belum juga bisa dipakai kembali. Dan sakit tidak pernah menunggu administrasi selesai.

Cerita serupa datang dari Ajat, pedagang es keliling yang harus menghentikan cuci darah setelah kepesertaannya nonaktif. Sebelas tahun ia bergantung pada layanan itu. Tahun ini, untuk pertama kalinya, ia harus berhenti. Bayangkan rasanya: bukan sembuh, tapi berhenti karena kartu tak lagi berlaku.

Kenapa Perempuan Paling Kena?

Buat Eni, ini bukan sekadar error sistem. Ia ibu tunggal, bekerja setengah hari sebagai pekerja rumah tangga di Depok dengan upah Rp1,5 juta per bulan. Tak ada jaminan kesehatan dari pemberi kerja. BPJS PBI adalah satu-satunya tamengnya.

Sebagai ibu sekaligus caregiver, begitu status nonaktif, yang muncul bukan cuma panik, tapi hitung-hitungan. Kalau berobat tanpa jaminan sosial, bisa jutaan rupiah. “Kalau BPJS aktif kan enggak keluar uang. Kalau begini, pasti harus mikir lagi,” katanya.

Ia mencoba mendaftar kepesertaan mandiri. Tapi iuran rutin, denda jika telat, dan kebutuhan hidup lain bikin pilihan itu terasa berat. Setelah pemutakhiran data, namanya tak lagi masuk kategori miskin desil 1–4. Secara statistik mungkin dianggap “naik kelas”. Secara realitas, ia tetap harus memikirkan ongkos rumah sakit.

Hariati Sinaga, dosen Kajian Gender UI, melihat kebijakan ini bukan netral. Selama ini, skema PBI menopang kerja-kerja perawatan yang hampir selalu dilekatkan ke perempuan. Ketika subsidi diputus, beban kembali ke rumah tangga. Dan di dalam rumah tangga, siapa yang paling duluan mengalah? Biasanya perempuan.

Data Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan caregiver bagi individu dengan ketergantungan berat mayoritas berasal dari keluarga. Dan studi tentang caregiver pasien kanker menemukan 57,5 persen di antaranya perempuan. Artinya, ketika negara menarik subsidi, bukan cuma biaya yang pindah. Beban kerja perawatan juga ikut pindah.

Kalau sebelumnya negara ikut menanggung lewat jaminan kesehatan, sekarang keluarga yang harus menutup celah. Dan dalam praktiknya, perempuan yang akan “memutar otak”: cari tambahan uang, ambil kerja ekstra, atau mengorbankan waktu dan kesehatan sendiri.

Mundur Pelan-Pelan

Dalam laporan Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transitions (2023), jaminan sosial kesehatan disebut sebagai instrumen penting untuk mendukung pengakuan kerja perawatan. Ketika layanan kesehatan ditanggung publik, ada redistribusi tanggung jawab dari keluarga ke negara.

Penonaktifan massal tanpa sosialisasi yang memadai justru bergerak ke arah sebaliknya. Tanggung jawab ditarik kembali ke rumah. Transparansi pun dipertanyakan, apalagi dengan pernyataan yang terkesan saling lempar antar kementerian.

Masalahnya sederhana tapi krusial: kalau memang ada pemutakhiran data, kenapa warga tahu dari gosip sekolah? Kenapa tidak ada pemberitahuan resmi jauh-jauh hari? Kenapa orang yang sakit harus mengecek aplikasi dengan jantung berdebar, bukan menerima kepastian?

Di atas kertas, ini kebijakan administratif. Di kehidupan nyata, ini soal ibu yang harus memilih antara bayar berobat atau bayar kebutuhan dapur.

Dan seperti banyak kebijakan lain, ketika negara mundur setapak, perempuan sering kali yang harus maju dua langkah untuk menutup kekosongan itu.