Di negara ini, jadi rakyat kecil itu rasanya kayak lagi ikut program loyalty, bedanya, tiap transaksi bukan dapat poin, tapi dipotong pajak.
Beli sabun kena pajak.
Beli kopi sachet kena pajak.
Isi bensin kena pajak.
Punya motor kena pajak.
Punya rumah kena pajak.
Kalau bisa, mungkin suatu hari nanti napas juga kena pajak.
Tarifnya tergantung seberapa dalam kamu menghela.
Masalahnya bukan soal pajak itu sendiri. Semua orang waras tahu negara butuh uang. Bahkan sejak zaman kerajaan, pajak sudah jadi alat kekuasaan buat bertahan hidup.
Masalahnya: negara ini terlalu rajin narik, tapi terlalu santai ngasih balik.
Pajak Itu Dipungut, Tapi Manfaatnya Kayak Undian
Di negara-negara yang katanya “maju”, orang bayar pajak mahal tapi dapat fasilitas yang jelas: transportasi rapi, layanan publik jalan, hidup terasa lebih manusiawi.
Di sini?
Kita bayar pajak, lalu dikasih jalan berlubang sebagai bentuk kejujuran pemerintah bahwa hidup memang tidak mulus.
Bahkan dalam tulisan gaya Mojok, ada yang bilang orang sebenarnya bukan malas bayar pajak—mereka cuma bingung uangnya ke mana.
Logikanya sederhana:
Kalau iuran RT jelas buat bersihin selokan, orang bayar.
Kalau pajak negara hasilnya nggak kelihatan, ya wajar kalau rakyat mulai mikir: ini iuran atau pungutan liar versi resmi?
Rakyat Kecil Jadi Target Empuk
Yang bikin makin absurd, pajak di negeri ini kadang terasa seperti prinsip:
“Yang gampang ditarik, ya itu yang ditarik.”
Buruh dipotong gaji.
UMKM dipajaki.
Kendaraan rakyat dikenai pajak progresif—padahal dua motor bukan tanda kaya, tapi tanda satu keluarga harus kerja semua.
Sementara yang “besar-besar”, yang main di level korporasi dan elite, sering terasa seperti punya pintu belakang.
Akhirnya muncul perasaan klasik:
pajak itu adil di teori, tapi miring di praktik.
Negara Terlalu Kreatif Cari Pajak, Tapi Kurang Kreatif Ngasih Solusi
Contoh paling gampang: kendaraan.
Rakyat dipaksa beli kendaraan karena transportasi umum belum memadai.
Sudah beli mahal (kena pajak), tiap tahun bayar lagi.
Lalu disuruh sabar di jalan macet.
Lengkap sudah:
dipaksa beli, dipajaki, lalu disuruh menikmati kemacetan.
Ini bukan kebijakan. Ini siklus penderitaan berulang.
Yang Bikin Orang Kesal Itu Bukan Nominal, Tapi Rasa Tidak Adil
Lucunya, orang Indonesia itu dermawan. Bahkan masuk negara paling dermawan di dunia.
Artinya?
Masalahnya bukan pelit.
Masalahnya:
orang lebih rela memberi daripada dipaksa memberi tanpa tahu hasilnya.
Penutup
Negara ini bukan kekurangan pajak.
Negara ini kekurangan rasa malu.
Karena yang bikin rakyat kesal bukan dipotong,
tapi dipotong terus tanpa pernah merasa diperhatikan.
Kalau pajak itu katanya gotong royong,
ya minimal rakyat jangan cuma jadi yang gotong
negara juga harus kelihatan ikut royong.
