Komisi Percepatan Reformasi Polri resmi menyerahkan laporan setebal 3.000 halaman kepada Presiden. Laporan yang dirangkum dalam 10 buku tersebut memuat temuan mendalam mengenai berbagai persoalan struktural dan kultural di tubuh Polri, sekaligus rekomendasi perbaikan yang komprehensif.
Berbeda dari ekspektasi awal yang hanya berupa seremoni penyerahan dokumen, pertemuan berlangsung dalam diskusi akademik selama kurang lebih dua setengah jam. Presiden tidak hanya menerima laporan, tetapi aktif menguji gagasan dengan pendekatan ilmiah dan argumentatif.
Salah satu pernyataan paling menonjol dari Presiden dalam pertemuan tersebut adalah bahwa reformasi tidak hanya menyasar Polri. Ia menegaskan bahwa pembenahan juga harus mencakup institusi lain seperti TNI, Kejaksaan, Pengadilan, hingga birokrasi secara keseluruhan.
Dalam laporan tersebut, komisi mengidentifikasi sembilan masalah kultural utama di tubuh Polri. Mulai dari praktik kekerasan, budaya militeristik, korupsi, hingga fenomena “silent blue” atau saling melindungi antar anggota. Selain itu, ditemukan pula persoalan fanatisme korps, impunitas, hingga praktik menghalalkan segala cara dalam penegakan hukum.
Tak hanya memotret masalah, laporan ini juga menawarkan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya adalah pembentukan jenjang karir yang lebih ketat dan transparan, serta penguatan mekanisme pengawasan eksternal melalui reformasi Kompolnas menjadi lembaga independen dengan kewenangan eksekutorial.
Terkait mekanisme pengangkatan Kapolri, diputuskan tetap melalui DPR dengan pertimbangan menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun, untuk meminimalisir politisasi, Presiden hanya akan mengajukan satu nama kandidat.
Meski seluruh rekomendasi disebut telah diterima, pertanyaan krusial masih tersisa: siapa yang akan memastikan implementasinya berjalan efektif? Pengawasan disebut akan dilakukan oleh penasihat presiden, namun belum ada lembaga khusus yang memiliki kekuatan struktural permanen.
Reformasi Polri bukanlah wacana baru. Namun, skala laporan kali ini yang mencapai ribuan halaman serta keterlibatan aktif Presiden dalam pembahasan menjadi pembeda dari upaya-upaya sebelumnya.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah nyata setelah laporan ini. Apakah reformasi benar-benar dijalankan, atau kembali menjadi dokumen tebal tanpa implementasi?
Satu hal yang pasti, masa depan reformasi Polri tidak hanya ditentukan oleh pemerintah dan institusi terkait, tetapi juga oleh konsistensi pengawasan publik.
