Pemimpin baru sudah dilantik. Setelah dua dekade mencoba segala jalur—dari konvensi sampai tiga kali jadi capres—Prabowo Subianto akhirnya duduk di kursi paling empuk republik. Lima kali mencoba, dan kali ini angka lima terasa seperti angka keberuntungan.
Masalahnya, angka lima itu mendadak kehilangan tuah ketika kita menghitung jumlah perempuan di kabinet Prabowo-Gibran yang diumumkan 21 Oktober 2024. Kalau tidak ada reshuffle dan hitungannya ketat, figur perempuan yang benar-benar duduk sebagai menteri jumlahnya bahkan tak sampai lima. Di tengah jargon “inklusif” dan “kesetaraan”, komposisinya terasa seperti undangan yang lupa mengirim RSVP ke setengah populasi.
Nama-nama seperti Sri Mulyani dan Meutya Hafid memang ada. Tapi secara keseluruhan, porsinya tetap ramping. Terlalu ramping untuk sebuah negara dengan hampir 50 persen penduduknya perempuan.
Reformasi yang Katanya Membuka Pintu
Sejak 1998, kita sering mendengar narasi bahwa Reformasi membuka ruang lebih luas. Tapi kalau melihat komposisi kabinet dari masa ke masa, pintunya seperti dibuka setengah—cukup untuk lewat satu dua orang, tapi belum cukup untuk rombongan.
Di era pasca-Reformasi, jumlah menteri perempuan memang naik-turun. Pada masa Joko Widodo dan Jusuf Kalla, keterlibatan perempuan di kabinet sempat mencapai sekitar 15 persen—angka tertinggi sejauh ini, meski tetap jauh dari target afirmasi 30 persen dalam UU Pemilu. Bandingkan dengan kabinet awal era Reformasi yang bahkan hanya memuat dua perempuan dari puluhan menteri.
Kalau dihitung lebih luas—termasuk wakil menteri, panglima, kapolri, jaksa agung—persentasenya bisa makin mengecil. Lembaga-lembaga strategis itu hampir selalu jadi arena maskulin. Seolah-olah ada pembagian tak tertulis: perempuan boleh mengurus “yang lembut-lembut”, sementara urusan keras tetap dipegang laki-laki.
Padahal dalam debat Pilpres 2024, Prabowo sempat mendorong peran perempuan di pemerintahan yang akan ia pimpin. Kalimatnya terdengar progresif. Tapi politik kita sering jago di level diksi, kurang konsisten di level distribusi kursi. Di ujungnya, pembagian jabatan lebih sibuk mengakomodasi partai dan relawan ketimbang mengoreksi ketimpangan representasi.
Hampir Separuh Penduduk, Seujung Meja Keputusan
Data BPS mencatat perempuan Indonesia sekitar 49,5 persen dari total populasi. Hampir setengah. Tapi di meja eksekutif, kursinya tidak pernah mendekati separuh.
Penelitian berjudul Voting against Women: Political Patriarchy, Islam, and Representation in Indonesia (2023) menunjukkan nilai budaya dan tafsir keagamaan masih memengaruhi cara pandang terhadap kepemimpinan perempuan. Narasi lama bahwa perempuan “kodratnya domestik” masih cukup kuat untuk membatasi langkah di ruang publik.
Ironisnya, riset global dari Leadership Circle terhadap puluhan ribu pemimpin dan jutaan responden menunjukkan perempuan dinilai lebih efektif di berbagai level manajemen. Artinya, masalahnya bukan pada kapasitas, tapi pada akses.
Kita punya contoh konkret. Retno Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri dua periode, kini dipercaya sebagai Utusan Khusus PBB untuk isu air. Itu bukan jabatan seremoni, melainkan pengakuan internasional.
Atau Susi Pudjiastuti yang pernah mendapat Peter Benchley Ocean Awards atas kebijakan kelautannya. Penghargaan yang juga pernah diberikan kepada tokoh dunia seperti Albert II dan Macky Sall.
Prestasi itu menunjukkan satu hal sederhana: ketika diberi ruang, perempuan tidak sekadar mengisi jabatan. Mereka bisa mencetak standar baru.
Patriarki Itu Bukan Warisan yang Harus Dilestarikan
Masalah representasi perempuan bukan sekadar soal angka, tapi soal arah kebijakan. Ketika ruang pengambilan keputusan didominasi perspektif yang sama, kebijakan yang lahir cenderung lupa pada pengalaman yang berbeda—termasuk pengalaman perempuan dan kelompok rentan.
Artikel akademik tentang patriarki dan ketimpangan sosial bahkan mengingatkan bahwa semakin kuat nilai patriarki, semakin tinggi risiko ketimpangan hak dan semakin sempit ruang perempuan untuk berkembang. Itu bukan slogan aktivis, tapi temuan penelitian.
Jadi ketika kabinet baru kembali minim perempuan, kita tidak sedang membahas kosmetik politik. Kita sedang membahas apakah negara ini benar-benar mau memanfaatkan potensi setengah penduduknya, atau tetap nyaman dengan komposisi lama.
Kalau hampir 50 persen populasi hanya diberi jatah kursi belasan persen, itu bukan sekadar ketimpangan. Itu pemborosan potensi nasional.
Dan mungkin pertanyaannya sederhana: kalau kita sudah percaya perempuan mampu memimpin dunia, kenapa masih ragu memberi mereka ruang lebih luas di rumah sendiri?
